SATU TAHU KABINET INDONESIA BERSATU JILID II
DAN ISU PENGGULINGAN
Satu tahun Kabinet Indonesi Bersatu Jilid II sepertinya tidak membawa perubahan berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa ada atau tidaknya presiden ekonomi indonesa tetap jalan. Hal ini memperlihatkan minimnya peran pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, bahkan peran itu dirasa tidak ada sama sekali. Namun demikian, pemerintah kelihatan seolah tanpa dosa dengan berbagai penciteraan mereka menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang bersamaan masyarakat mengeluhkan kenaikan harga sembako dan sulitnya lapangn pekerjaan. Di sisi lain pengangguran dan kemiskinan masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi penduduk negeri ini.
Akibatnya krisis kepercayaan kembali mencuat, isu penggulingan pun menggemparkan Indonesia. Kejadian seperti ini menjadi sangat wajar ketika fungsi pemerintah sudah tidak lagi pada tempatnya, apa yang sudah dijanjikan tidak pernah ditepati dan apa yang diciterakan tidak relefan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Ditambah lagi dengan penilaian miring masyarakat terhadap kelambanan pemerintah dalam mengani masalah krusial kemasyarakatan yang terjadi belakangan ini. Kalau pemerintah tidak jeli dalam merespon masalah ini, bisa saja peristiwa 1998 kembali terulang. Rakyat menarik kembali mandata yang pernah diberikan dengan mengacu pada prinsip dasar demokrasi Indonesia yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” dan pada akhirnya demokrasi jalanan menjadi satu-satunya jalan yang dianggap pantas.
Semua orang pasti tidak ingin masuk pada lubang yang sama, begitupu dengan masyarakat Indonesia. Peristiwa 1998 cukup menjadi sejarah dan pelajaran berharga bagi bangsa ini. Namun pemerintah harus menawarkan soslusi lain kalau tidak ingin menjadi saksi sekaligus tumbal dari peristiwa yang sama. Untuk itu pemerintah harus jeli dalam membaca kebutuhan masyarakat khususnya kalangan grass root atau masyarakat kalangan bawah. Karena manisnya janji palsu dan kebohongan penciteraan telah menyisakan luka yang mendalam di hati masyarakat.
Langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah ialah hentikan omong kosong dan segera lakukan kerja kongkrit untuk menyelesaikan segala persolan yang melanda negei ini. Kasus BLBI dan Bang Centuri harus segera diusut secara tuntas, jangan samapai pemerintah menjadi penghalang penyelesaian kasus yang telah merugikan Negara triliunan rupiah. Hentikan pelemahan terhadap KPK dan segera lakukan pelantikan ketua KPK yang baru, dengan begitu tumpukan kasus yang ditangani KPK seperti Kasus BLBI dan Bang Centuri bisa diurai dan terungkap kebenarannya secara tuntas dan secepat mungkin.
Kemudian kebijakan konfersi minyak ke gas jangan samapai menjadi teror bom 3 kiloan yang meresahkan masyarakat yang mengakibatkan kebijakan itu tidak nampak bijak dimata masyarakat. Artinya dalam mengabil sebuah kebijakan pemerintah harus memikirkan segala kemungkina terburuk yang terjadi akibnat kebijakan yang akan diambil, sehingga efek negative dari kebijakan tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa dan diantisipasi secepat mungkin tanpa harus menunggu banyak korban. Karena perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia bukanlah kelinci percobaan yang harus menerima segala resiko akibat mall kebijaka, dan Indonesia bukanlah Republi Mimpi yang segala persoalannya dapat diselesai lewat mimpi dan angan-angan.
Malang, 20 Oktober 2010
By: Adianshari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon masukannya
tulis nama & E-mail
Thanks